Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho saat melakukan pemeriksaan pasukan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Senin 19 Agustus 2024 [foto terassulteng.com]
TERASSULTENG | Palu - Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Tinombala 2024 yang digelar di halaman Mako Polda Sulteng pada Senin (19/8/2024). Apel ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Tengah.
Apel tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Bobby Prabowo, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule.
Selain itu, Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng serta Forkopimda. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam upaya pengamanan Pilkada.
Dalam amanatnya, Kapolda Sulteng menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan langkah akhir dalam pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan sesuai harapan.
Menekankan pentingnya Pilkada 2024, Kapolda mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut tahun ini sebagai momen politik penting dan terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Ini adalah pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita," ungkap Kapolda Sulteng.
Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho juga menambahkan bahwa sinergitas dan soliditas antar personel dan stakeholder terkait adalah kunci sukses pengamanan Pilkada. Sebanyak 6.729 personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya Pilkada di Sulawesi Tengah, dengan rincian 1.910 personel dari Polda Sulteng, 4.294 personel dari Polres jajaran, dan 525 personel dari TNI.
Selain itu, Kapolda juga menyatakan bahwa Polda Sulteng telah memetakan berbagai potensi kerawanan yang mungkin muncul, seperti polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda, dan kampanye hitam. Untuk mengatasi ini, Polda telah membentuk satgas anti-money politic dan satgas Pilkada damai sebagai pusat kendali, koordinasi, dan komunikasi.
Diakhir amanatnya, Kapolda Sulteng berpesan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan Pilkada. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas selama menjalankan tugas.
"Saya berharap seluruh personel dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga netralitas, dan selalu siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di lapangan," pungkasnya.
