Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH [foto terassulteng.com]
TERASSULTENG | PALU,
-Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,
Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas
Sektoral, Kamis (25/7/2024)
Berlangsung
di Sriti Convention Hall Palu, Rakor lintas sektoral turut dihadiri unsur
forkopimda Provinsi Sulteng, Kabinda Sulteng, Kepala BNN Sulteng, Ketua KPU,
Ketua Bawaslu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Wakapolda
Sulteng, Pejabat utama, Kapolres jajaran, Kabagops Polres, kasat Reskrim dan
Kasat Intel Polres jajaran.
Dalam
sambutan pembukaan Rakor, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho
mengatakan, Pilkada merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi, di
mana masyarakat dapat secara langsung menentukan pemimpin daerahnya melalui
proses pemilihan yang aman, jujur dan adil.
“Pilkada
merupakan wujud keikutsertaan rakyat didalam penyelenggaraan pemerintahan
sekaligus sebagai mekanisme penting demokrasi modern yang memungkinkan
rakyatnya dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan pemimpin pada
daerahnya,” kata Kapolda Sulteng
Lanjut
Kapolda juga mengatakan, Pilkada sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi
dalam rangka membentuk sistem ketata negaraan yang legitimate dan berkedaulatan
rakyat.
Presiden
Republik Indonesia dalam amanatnya
pada upacara HUT Bhayangkara
ke-78 di Jakarta, berpesan kepada seluruh jajaran polri untuk turut mendukung
dan mensukseskan pesta demokrasi ini, menjaga netralitas, stabilitas dan
menjaga demokrasi agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur dan adil, ungkapnya
Hal yang
selaras pun kata Kapolda, juga ditekankan oleh bapak Kapolri agar seluruh jajaranya, didalam menghadapi pilkada 2024
senantiasa mampu membangun sinergitas, soliditas dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga
penyelenggaraan pilkada di 2024 ini bisa berjalan dengan aman, tertib lancar
dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga.
“Oleh
karenanya dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024, Rakor ini bertujuan
untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan dan meningkatkan
keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pilkada, pemerintah daerah dan masyarakat
dalam melaksanakan pengamanan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 di
wilayah provinsi Sulawesi Tengah.” tandasnya
Perlu kita
ketahui bersama, bahwa dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024 Polda
sulteng dan jajaran melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan “Mantap
Praja Tinombala 2024” dengan tujuan menjamin rasa aman pada seluruh rangkaian
kegiatan pelaksanaan pilkada tahun 2024 di wilayah provinsi Sulawesi Tengah.
Kapolda juga
mengungkap Indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan
analisa Baintelkam Polri diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan
penyelenggara pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan
logistik ke lokasi TPS, praktek money politik, titik lokasi TPS yang jaraknya
berjauhan, adanya isu SARA yang berpotensi terjadinya konflik horisontal,
hingga adanya penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang sakit ataupun
meninggal dunia..
Dalam
pelaksanaan operasi Mantap Praja Tinombala-2024 Polda Sulawesi Tengah dan Polres
jajaran, melibatkan sebanyak 9.448 personel Polri dengan rincian, Polda sulteng sebanyak 3.880
personel, Polres/ta jajaran sebanyak 5.568 personel
Adapun
jumlah TPS pada pilkada tahun 2024 ini adalah sebanyak 5.349 TPS yang terdiri:
·
Tps
kurang rawan : 4.515 TPS
·
Tps
rawan : 736 TPS
·
Tps
sangat rawan : 85 TPS
·
Tps
khusus : 13 TPS
Kapolda
juga mengingatkan bahwa sebagai aparatur
negara memiliki tugas dan tanggung jawab
yang sangat untuk berat untuk
mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi pilkada serentak tahun
2024, dan oleh karena itu diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan
tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Sebagaimana
Polri bersama TNI serta mitra keamanan lainnya yang harus dapat memberikan
jaminan keamanan baik sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pilkada
serentak tahun 2024, sehingga KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu selaku
pengawas pada pilkada serentak tahun 2024 dapat melaksanakan tugasnya dengan
profesional, aman dan lancar,” pungkasnya.
