Wakapolda Sulteng Brijen Pol. Soeseno Noerhandoko [foto terassulteng.com]
TERASSULTENG | Palu - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Dr Agus Nugroho, S.I.K, S.H., M.H., yang diwakili Wakapolda Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, S.I.K., menghadiri sekaligus membuka Rakerwas Itwasda Polda Sulteng Tahun 2024, Jumat (17/5/2024) pagi, di Sriti Convention Hall. Palu.
Acara tersebut dihadiri seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sulteng, para Wakapolres dan Kasiwas seluruh jajaran yang akan berlangsung 17-18 Mei 2024.
“Saya menyampaikan terima kasih serta rasa bangga kepada peserta Rakerwas yang selalu bekerja keras dengan komitmen tinggi untuk terus melakukan pengawasan dan sebagai konsultan internal, " kata Brigjen Pol. Soesono Noerhandoko saat membacakan sambutan Kapolda Sulteng.
Wakapolda juga menyebut, tugas pengawasan Itwasda juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia guna mengawal Polri agar tetap berjalan pada ”Koridor” dalam mencapai visi, misi, taat hukum, taat prosedur, serta taat etika yang promoter,” ucapnya
Lanjut ia juga mengatakan, kedepan fungsi pengawasan dihadapkan pada tugas yang semakin kompleks, sejalan dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri semakin tinggi dan dinamis serta transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya.
“Untuk diketahui, masyarakat mendambakan pelayanan Polri yang lebih baik dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan pengaduan terhadap penyimpangan perilaku anggota Polri,” ujarnya.
Dengan mengangkat tema “Penguatan Fungsi Pengawasan Polri Yang Presisi Berbasis Digital Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan”, Wakapolda mengharapkan adanya pemahaman yang komprehensif tentang wawasan pengawasan di bidang operasional maupun pembinaan.
Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjamin kepastian berdasarkan aturan yang berlaku serta mengoptimalkan manejemen resiko dan tata kelola pemerintahan internal yang selama ini menjadi hambatan dalam tataran implementasi, tandasnya
”Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran serta pemberian punishment harus dilaksanakan dengan tegas, prosedural, proporsional dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan serta tidak diskriminatif, yang dapat memberikan efek jera serta penyadaran bagi pelaku dan sebagai perhatian untuk anggota yang lain,” terang mantan Direktur Penindakan Densus 88 AT Polri ini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda juga menyampaikan penekanan diantaranya agar meningkatkan sinergitas antara sesama pengemban fungsi pengawasan baik ekternal maupun internal, mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan operasional dilingkup kerja masing-masing.
“Optimalkan pengawasan proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja, khususnya pengawasan penggunaan anggaran pada Satker masing-masing dan optimalkan pengawasan terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil,fasilitas, dan jasa,” pungkasnya
